ANGGOTA DPRD KECEWA : PENGUSAHA PROPERTY UTUS MANDOR “HADAPI” KUNKER KOMISI I

TAJURHALANG -,RAJAKABAR.COM,- Sengkarut betbagai masalah perizinan dan lemahnya pengawasan perizinan di wilayah Kabupaten Bogor terus menerus terjadi. Guna menggali informasi dan keterangan serta fakta di lapangan, Komisi I DPRD Kabupaten Bogor melakukan berbagai kegiatan inspeksi mendadak (sidak) dan kunjungan kerja (kunker) ke beberapa tempat. Seperti yang dilakukan Komisi I ke sebuah perumahan Nanggela Anugerah Pratama yang berada di Kp. Nanggela RT 05 RW 04 Desa Sukmajaya Kecamatan Tajurhalang. Ironisnya, dalam kunker yang diikuti 5 (lima) orang wakil rakyat ini, pihak developer PT. Sinar Kandang Utama (SKU) selaku pengembang perumahan Nanggela Anugrah Pratama justeru hanya mengirim utusan seorang pengawas lapangan / mandor pelaksana pembangunan. “Masa iya kita dihadapkan dengan mandor, jujur saja saya kecewa sekali. Kita tidak menghalangi investasi tapi hendaknya investasi juga harus sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.” Ungkap Juhanta, anggota Komisi I dari Fraksi PPP kepada awak media, (16/10/2018).

Dalam kunker tersebut, awalnya para wakil rakyat berencana melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap beberapa dokumen perizinan pihak penhembanh perumahan yang disinyalir telah melakukan berbagai kegiatan pembangunan tanpa dilengkapi beberapa ijin dan tidak memiliki surat persetujuan warga. Pantauan wartawan di lokasi, pihak direksi PT. SKU tidak seorangpun ada yang hadir. Sehingga membuat kehadiran anggota Komisi I yang memiliki tupoksi pengawasan dan perizinan seolah tidak penting dan tidak bertaring. “Berdasarkan surat pemberitahuan dari Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, kami langsung mengundang semua pihak seperti Kepala Desa, perusahaan pengembang, unit Pol PP Kecamatan dan UPT terkait.” ujar Ria Marlisa, Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Tajurhalang.

Kekecewaan 5 anggota Komisi I DPRD semakin menjadi saat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan puluhan rumah di perumahan tersebut, ternyata tidak dilengkapi surat persetujuan warga. Bukti surat persetujuan warga pun masih ada di kantor Desa Sukmajaya, karena belum ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa Sukmajaya. Hal ini terungkap saat 2 Ketua RT dan 2 Ketua RW setta Kepala Desa Sukmajaya yang mengaku belum menandatangani surat persetujuan warga. “Kata orang perusahaan, untuk pembuatan ilok (ijin lokasi-red) tidak perlu ada ijin persetujuan warga.” ujar Kinang. Menyikapi hal itu, Yusni Rifai, anggota Komisi I dari Fraksi PDIP mengaku aneh dan janggal atas telah keluarnya beberapa surat rekomendasi kajian dinas serta telah dilakukannya pembangunan rumah. “Koq bisa, ada kegiatan pembangunan, sementara izin belum lengkap. Apalagi ijin persetujuan warga merupakan dasar terbitnya berbagai izin lainnya. Kami akan panggil semua SKPD terkait,” tegasnya.

Kunker Komisi I DPRD Kab. Bogor guna menggali dan mendapatkan keterangan dari direksi PT. KSU selaku perusahaan pengembang perumahan, justeru hanya ditanggapi dan dijawab oleh pihak eksekutif yakni dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Edi Mulyono Pengawas Lapangan UPT DKPP wilayah Tajurhalang mengatakan, saat ini pihak pengembang telah mengurus beberapa perizinan dan sedang mengurus perizinan lainnya yang belum lengkap. “Kami sudah memeriksa beberapa berkas seperti ilok, UKL/UPL, PDRT, Siteplan dan lainnya. Ada yang sudah selesai dan ada yang masih dalam proses.” Paparnya sambil menunjukan beberapa bukti dokumen yang dimaksudkan.

Sementara Iman Hendra Permana selaku Kasi Data dan Pengendalian pada DPMPTSP menjelaskan, proses pembuatan Ijin Lokasi (Ilok) memang tidak memerlukan ijin warga. Hal ini menurutnya, berbeda dengan Ijin Penggunaan Peruntukan Tanah (IPPT). “Jadi kalau Ilok itu hanya persetujuan dari warga pemilik lahan yang hendak dibebaskan. Kalau IPPT harus ada ijin persetujuan warga.” Tuturnya.
Jay

Post Author: Adminnr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *