TERKAIT DROP OUT SEPIHAK SISWA OLEH SMK MASTER INDONESIA, KETUA (KOORDINATOR) MPB ANGKAT BICARA

Cibinong, ,-rajakabar.com,-

Kasus tertangkapnya 24 orang siswa SMK Master Indonesia yang pada hari itu tanggal (27/09/2018) bermaksud memenuhi undangan pihak SMK Master Indonesia Depok dalam rangka ulang tahun, dalam perjalanan Ke 24 orang siswa tersebut terjaring razia Kepolisian Resort Kota Depok dan setelah di geledah ternyata kedapatan membawa sajam, dari 24 anak tersebut pihak kepolisian menetapkan 2 orang siswa yakni inisial FZ dan MS siswa klas X SMK Master Indonesia sebagai tersangka dan kemudian ditahan.

Pihak sekolah yang diberi informasi terkait penangkapan ke 24 siswanya itu oleh Polisi, sama sekali tidak memberikan pendampingan hukum bagi siswanya, malahan merespon kejadian tersebut dengan mengambil keputusan sepihak men Drop Out (DO) kedua siswa tersebut tanpa pemberitahuan dan koordinasi sedikitpun kepada wali muridnya.
Keputusan sepihak yang dilakukan sekolah SMK Master Indonesia, membuat orang tua siswa merasa sangat kecewa dan tidak terima serta merasa dirugikan. 
atas perlakuan sepihak SMK Master Indonesia.

 “kami sangat kecewa karena sebagai orang tuanya kami sama sekali tidak mendapatkan informasi sebelumnya dari pihak sekolah terkait DO anak kami tersebut, kami justru tahu dari pihak Kepolisaan yang menangkap dan menahan anak kami, tutur ibu Euis.

Dan yang lebih aneh lagi pihak sekolah melayangkan surat DO anak kami tersebut ke pihak Kepolisian bukan ke kami selaku wali murid,  ” aneh Fz itu kan anak kami, harusnya kami lah yang di hubungi langsung oleh pihak sekolah terkait apapun kejadian yang menimpa anak kami”, tambahnya.
Masalah ada statemen pihak sekolah yang menyatakan bahwa telah mengundang semua wali murid melalui pesan Whatsapp, itu saya nyatakan tidak benar, mana buktinya kapan kami di undang, dan apa pantas pihak sekolah mengundang wali murid melalui pesan Whatsapp, tatkala ada permasalah serius menyangkut anak didiknya, ujar Ibu Euis.

Senada dengan Ibu Euis, H. Alyudin wali murid atas nama MS juga merasakan kekecewaan atas tindakan tidak bijak dan tidak sesuai dengan proses dari pihak sekolah atas anak kami, dan kami juga keberatan terkait penerbitan surat DO yang menyatakan anak kami “terbukti melakukan tindak pidana” sedangkan secara hukum persidangan atas anak kami tersebut sama sekali belum terjadi.
Namun pihak sekolah tanpa pertimbangan telah memvonis anak kami sebagai pelaku kriminal layak nya seoarang “Preman” ungkapnya.

“Itu sama saja membunuh karakter dan masa depan anak kami, karena dengan cap sebagai pelaku kriminal, sekolah mana yang nantinya akan mau menerima anak-anak kami tersebut, sementara kedua anak itu masa depannya masih panjang masih butuh mengenyam pendidikan”, timpal H. Alyudin wali murid atas nama MS Klas X SMK Master Indonesia.

Pihak SMK Master Indonesia saat dikonfirmasi membenarkan Drop Out kedua siswanya tersebut, dengan alasan DO sudah sesuai aturan yang ada dan semua siswa serta wali murid sudah menandatangai surat pernyataan terkait aturan ataupun sanksi jika melanggar disiplin disekolah saat awal masuk ke sekolah kami, jelas Suci Widyaningsih. Spd Kepala Sekolah SMK Master Indonesia saat ditemui di kantornya, Senin (05/11/2018).

Namun terkait tudingan wali murid bahwa telah terjadi pengeluaran sepihak, oleh Sekolah terhadap kedua siswanya Suci membantahnya, menurutnya pihak sekolah telah memberi tahu dan mengundang wali murid termasuk kedua siswa yang di DO melalui pesan Whatsapp, namun kedua orang tua wali murid tersebut tidak datang, ujarnya. 

Sementara itu Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koordinator  Masyakarat Pejuang Bogor (MPB) Atiek Yulis Setyowati saat dimintai komentarnya melalui Telepon/via pesan Whatsapp mengatakan, sangat menyayangkan kejadian tersebut.

Menurutnya seharusnya pihak sekolah sebagai lembaga pendidikan tempat bernaung putra-putri menimba ilmu serta keteladanan bisa memberikan contoh yang baik, bijaksana dalam menyikapi tingkah polah dan kenakalan anak didiknya, dan tatkala ada siswa/siswinya yang berurusan dengan hukum semestinya bisa memberikan pendampingan yang layak, ujarnya.

Dan terkait surat pemberhentian yang dikeluarkan pihak sekolah tersebut, menurut saya itu sangat tendensius dan kurang bijaksana dengan mencantumkan alasan pengeluaran dua orang siswa tersebut karena “terbukti telah melakukan tindakan pidana” padahal sidang saja belum dimulai, redaksinya atau cara penyampaiannya pun tidak memperhatikan efek/dampak nya terhadap masa depan kedua siswa tersebut’, ucapnya.

“Saya minta pihak terkait seperti Dinas Pendidikan Provinsi atau melaui KCD untuk turun tangan menyikapi hal ini, kalo dibiarkan ini akan menjadi preseden buruk terhadap dunia pendidikan kita secara umum” tukas atiek. (santo)

Post Author: Adminnr

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *