*HARAPAN BESAR PADA PRESIDEN TERPILIH DALAM PENGENDALIAN KONSUMSI TEMBAKAU DI INDONESIA*

Rajakabar.com-,

Oleh : *Renny Nurhasana dan Ni Made Shellasih*

Prevalensi perokok di Indonesia yang sangat tinggi hingga saat ini mengakibatkan permasalahan kesehatan, sosial, dan ekonomi dalam masyarakat. Jumlah perokok dengan rentang usia ≥15 tahun mengalami penurunan yang tidak signifikan beberapa tahun ini, yaitu dari 2013 sebesar 36,30 persen menjadi 33,8 persen pada tahun 2018 (Riskesdas, 2018). Selain itu, pada data yang sama, terlihat permasalahan besar kenaikan prevalensi perokok anak yaitu dari 7,2 persen pada tahun 2013 menjadi 9,1 persen pada tahun 2018. Padahal target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2018 adalah sebesar 5,4 persen, sangat jauh terlewati. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengendalikan konsumsi tembakau di Indonesia belum efektif.

Pada dasarnya jika mengikuti tren global, industri rokok telah memasuki tren sunset industry yang seharusnya melakukan diversifikasi pada produknya ke sektor lain. Dampak kesehatan, sosial dan ekonomi yang disebabkan membuat pemerintah sebuah negara semakin sadar dalam upaya memperkuat pengendalian konsumsi tembakau di negara tersebut. Namun, sepertinya kondisi ini masih mendapatkan hambatan di Indonesia. Masih diperlukan berbagai upaya dari pemerintah Indonesia untuk tujuan penurunan prevalensi perokok yang signifikan terutama pada penurunan perokok anak.

Pentingnya Komitmen FCTC
Salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya pengendalian konsumsi tembakau di Indonesia adalah belum berkomitmennya terhadap perjanjian internasional Framework Convention Tobacco Control (FCTC). FCTC adalah hasil negosiasi negara anggota World Health Organization (WHO) yang bertujuan untuk melindungi generasi masa kini dan masa mendatang dari dampak konsumsi tembakau dan paparan asap rokok terhadap kesehatan, sosial, lingkungan dan ekonomi.

Saat ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara di regional Asia yang belum meratifikasi FCTC. Sampai dengan bulan Juli 2013, sudah 180 negara telah meratifikasi FCTC dan mewakili 90 persen populasi dunia. Implementasi kebijakan-kebijakan dalam pengendalian konsumsi tembakau akan lebih kuat jika Indonesia menandatangani FCTC karena dalam membuat kebijakan pengendalian konsumsi tembakau akan memiliki standarisasi dan arah dalam mempercepat penurunan prevalensi perokok di Indonesia.

Komitmen Pimpinan Negara
Komitmen pimpinan negara tertinggi yaitu Presiden sangat menentukan keputusan dalam penandatanganan FCTC. Presiden juga berpengaruh sebagai pengarah yang kuat terhadap arah pengendalian tembakau di Indonesia.

Salah satu kekhawatiran pimpinan negara belum melaksanakan komitmen terhadap FCTC adalah petani tembakau yang terancam kehilangan lapangan kerja jika ratifikasi dilakukan. Padahal, dampak sebaliknya, jika ratifikasi dilakukan maka hasilnya akan positif terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi kepentingan generasi muda kedepan. Saat ini jumlah petani tembakau di Indonesia sangat kecil yaitu pada tahun 2017 sejumlah 568.906 orang (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017) dari 121.022.423 jumlah angkatan kerja/tenaga kerja (Badan Pusat Statistik, 2017). Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya melakukan arahan untuk mendiversifikasi pertanian tembakau ini. Upaya alih tanam petani tembakau untuk keluar dari kemiskinan pun sudah banyak dilakukan dan sudah terlihat hasilnya.

Dalam proses pemilihan pimpinan negara kali ini, terdapat harapan besar pada Presiden terpilih dalam melakukan kebijakan strategis pengendalian konsumsi tembakau di Indonesia, salah satunya dengan ratifikasi FCTC. Presiden terpilih diamanatkan untuk menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan taraf hidup baik kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, dimana hal ini sejalan dengan visi dan misi dalam kegiatan pengendalian konsumsi tembakau di Indonesia.

Perbandingan dengan Thailand
Setelah ratifikasi FCTC oleh Thailand, pengendalian konsumsi tembakau di negara tersebut semakin kuat. Beberapa kebijakan yang diterapkan menghasilkan penurunan prevalensi perokok menjadi sekitar 19,1 persen (2017) dari semula sejumlah 32 persen (1991) melalui kenaikan konsisten dari cukai rokok secara siginifikan dalam dua puluh tahun terakhir, pembatasan area ruangan di tempat publik yang sudah tidak menyediakan ruangan merokok (100% no smooking room), dan peringatan kesehatan bergambar dimana sejak April 2013, luas peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok di Thailand sebesar 85 persen dan saat ini telah berproses menjadi kebijakan plain packaging untuk produk rokok.

Thailand ITC Study (2006) menunjukkan peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok 92,6 persen efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga pesan edukasi bahwa rokok berbahaya lebih sampai kepada masyarakat. Regulasi khusus pengendalian konsumsi tembakau yang dimiliki Thailand membedakan dengan negara Indonesia yang belum memiliki regulasi khusus untuk pengendalian konsumsi tembakau.

<img src=”http://www.rajakabar.com/wp-content/uploads/2019/04/IMG-20190429-WA0009-232×300.jpg” alt=”” width=”232″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-10192″ />

*Pentingnya Kenaikan Cukai Tembakau*

Kenaikan cukai tembakau, merupakan salah satu upaya yang paling efektif untuk mengurangi konsumsi rokok. Kenaikan cukai tembakau akan membuat harga rokok naik, sehingga masyarakat terutama masyarakat miskin dan usia di bawah umur tidak mudah menjangkau rokok. Mekanisme cukai merupakan alat untuk mengendalikan jumlah konsumsi sebuah produk karena efek negatif yang ditimbulkan produk tersebut.

Dana cukai hasil tembakau dapat digunakan untuk melakukan program promotif dan preventif terkait dengan kesehatan masyarakat dan digunakan untuk pengendalian konsumsi tembakau yang lebih konsisten. Tahun 2019 besaran cukai tembakau Indonesia tidak naik. Tentu saja cukai rokok yang masih rendah membuat harga rokok di Indonesia masih murah dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas terutama anak-anak. Sehingga dalam kepemimpinan Presiden terpilih mendatang, mekanisme penurunan prevalensi perokok harus diperkuat dengan konsisten mengatur harga rokok agar tidak terjangkau anak-anak melalui mekanisme cukai tembakau.

*Instrumen Pengendalian Konsumsi Tembakau Lainnya*

Dalam mempercepat pengendalian konsumsi tembakau di Indonesia, diperlukan langkah strategis lain seperti memperkuat pelaksanaan peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok yang baru mencapai 40 persen dari bungkus rokok agar dapat ditingkatkan persentase luasan gambarnya. Hal lain untuk membatasi pencemaran terhadap lingkungan dan penyebab perokok pasif, diperlukan penetapan kawasan tanpa rokok yang lebih masif, seperti di tempat umum. Rumah makan diketahui merupakan salah satu tempat yang paling tinggi paparan asap rokoknya dalam kategori tempat umum di beberapa negara di ASEAN, dan Indonesia memiliki jumlah yang tinggi yaitu sebesar 85 persen. Selain itu, rumah tinggal merupakan tempat dimana paparan asap rokok juga menempati urutan tertinggi di Indonesia (78 persen). Instrumen lain adalah melalui perlindungan anak-anak dari efek periklanan, promosi, dan penyiaran melalui pengaturan periklanan, promosi dan penyiaran.

Diperlukan pimpinan negara dan pelaksana pemerintahan multisektor dalam melakukan pengendalian konsumsi tembakau untuk menurunkan prevalensi perokok di Indonesia yang sangat tinggi. Pada tingkatan tertinggi, Presiden terpilih memegang mandat untuk melakukan pengarahan strategis kemana arah pengendalian konsumsi tembakau kedepan dalam menjaga kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat dalam mencapai peningkatan derajat hidup masyarakat Indonesia yang lebih baik dan bersinergis dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah ditargetkan tahun 2030.

Tentang Penulis :

*Dr. Renny Nurhasana, MA,* adalah Dosen dan Peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia.

*Ni Made Shellasih, SKM,* adalah Peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia.

*Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia (SKSG UI)*

Post Author: Adminnr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *