TIGA PILAR DEMOKRASI LINGKUNGAN DALAM UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PPLH

RUMPIN – RAJAKABAR.COM – Polemik usaha tambang galian C di wilayah bagian Utara Kabupaten Bogor terus berlanjut. Pihak pro dan kontra terus beradu argumen tentang dampak negatif dan positifnya usaha yang mengekploitasi alam terutama galian batu andesit. Sebagian masyarakat yang merasa dampak positif mengklaim, telah mendapatkan peluang usaha dari adanya galian tersebut. Sedangkan yang kontra, terus menyuarakan rusaknya ekosistem lingkungan, rusaknya infrastruktur dan lain-lainnya. “Sebenarnya tinggal dilihat dengan hati nurani secara adil, apakah banyak manfaatnya atau lebih banyak merusaknya?.” Ungkap Junaidi Adi Putra, Ketua AGJT sebuah komunitas yang konsen memperjuangkan adanya jalur khusus tambang, Rabu (11/6/2019).

Dimintai tanggapannya tentang polemik tersebut, pakar hukum lingkungan hidup Universitas Parahiyangan Bandung Prof.DR. Asep Warlan Yusuf menjelaskan bahwa sebenarnya semua hubungan sosial dan industrial pertambangan serta korelasinya dengan lingkungan hidup, sudah diatur secara jelas dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009. “Secara global, pada tanggal 25 Juni 1998, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan suatu Konvensi Internasional di Aarhus, Denmark. Konvensi tersebut ditandatangani oleh 39 negara dan Masyarakat Eropa (European Community) dengan menghasilkan The Aarhus Convention yang berisikan 3 (tiga) pilar jaminan terhadap hak-hak rakyat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (to sustainable and environmentally sound development),” paparnya.

Asep Warlan Yusuf menjelaskan, ada tiga pilar demokorasi atau lebih yang dikenal pula sebagai tiga pilar akses dalam peraturan tersebut. Pilar pertama, jelasnya, akses terhadap informasi (access to information), yang pada intinya bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang utuh (full), akurat (accurate), dan mutakhir (up to date) untuk berbagai tujuan. Dijelaskan olehnya, akses terhadap informasi ini dibagi ke dalam dua tipe, yaitu hak masyarakat untuk mendapatkan informasi di mana pejabat publik berkewajiban untuk menyediakan informasi tersebut tanpa harus didahului adanya permintaan dari masyarakat. “Tipe inilah yang disebut hak akses informasi secara pasif. Sedangkan tipe kedua, lanjutnya, disebut hak informasi secara aktif, yaitu hak masyarakat untuk menerima informaasi penyebarluasan, di mana pejabat publik berkewajiban untuk menyediakan informasi tersebut apabila ada permintaan dari masyarakat,” ungkapnya.

Dosen Fakultas Hukum ini melanjutkan, pilar kedua demokrasi lingkungan adalah akses partisipasi dalam pengambilan keputusan (public participation in decision making). Pilar kedua demokrasi lingkungan ini menekankan pada jaminan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu proses pengambilan keputusan. “Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu kesatu, hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi pengambilan keputusan bagi kegiatan tertentu sesuai dengan kepentingannya, kedua, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam hal penetapan kebijakan, rencana, dan program pembangunan dan ketiga yaitu berpartisipasi dalam mempersiapkan pembentukan peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Asep Warlan Yusuf menambahkan, pilar ketiga demokrasi lingkungan adalah akses terhadap keadilan (access to justice), yaitu akses untuk memaksakan dan memperkuat, baik hak akses informasi maupun hak partisipasi untuk kemudian hak ini dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional/domestik (domestic legal system); dan memperkuat penegakan hukum lingkungan nasional/domestik (domestic environmental law) agar dijalankan dengan benar. “Yang penting dari pilar ketiga ini adalah tersedianya suatu mekanisme bagi masyarakat untuk menegakan hukum lingkungan secara langsung (The justice pillar also provides a mechanism for public to enforce environmental law directly),” tegasnya.
2
Pakar hukum lingkungan hidup ini menegaskan, bahwa tiga pilar demkorasi atau tiga pilar akses tersebut juga telah diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan, “Setiap orang berhak mendapatkan …, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Dalam hal ini, sambungnya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas keadilan.” Asas keadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini menurut Penjelasan Pasal 2 huruf g UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. “Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas keadilan atau dalam bidang lingkungan hidup dikenal dengan istilah keadilan lingkungan (environmental justice),” tegasnya.

Di Indonesia, lanjut Prof.DR. Asep Warlan Yusuf, hak atas lingkungan telah diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik konstitusi negara pasca amandemen maupun undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan’. Lalu ditegaskan pula dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. “Jadi berdasarkan kedua ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia yang dijamin secara konstitusional, sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie bahwa jaminan konstitusional ini disebut konstitusi hijau (green constitution),” bebernya.

Dia melanjutkan, ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. “Berdasarkan ketentuan tersebut secara yuridis, upaya perlindungan hukum bagi warga masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah diakui,” ujarnya.

Lebih jauh dipaparkan, bahwa prinsp dasar atau asas-asas pokok dari ketentuan demokrasi lingkungan yang terkandung dalam Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU PPLH dengan menyatakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan beberapa asas. “asas – asas tersebut antara lain tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keadilan, partisipatif, kearifan lokal; dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tuturnya.

Dijelaskan olehnya, dari asas-asas tersebut, kemudian diturunkan ke dalam tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yakni, melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global. “Tentu saja kehendak dan tuntutan rakyat tidak hanya berhenti dan cukup puas dengan ditulisnya asas dan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UU PPLH dengan relatif cukup lengkap, tetapi jauh lebih penting lagi apakah norma-norma selanjutnya sudah cukup mencerminkan dan menjamin mengatur apa yang tersurat dan tersirat dalam asas dan tujuannya tadi.” Pungkas Profesor Doktor Asep Warlan Yusuf.

JAY

Post Author: Adminnr

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *