LSM PERKASA PERTANYAKAN PUNGUTAN SPP DI SMKN 1 CIBINONG

CIBINONG – RAJAKABAR.COM,-Masih adanya pungutan biaya di beberapa lembaga pendidikan dasar dan menengah menjadi sorotan serius beberapa pemerhati masalah pendidikan. Salah satu informasi yang didapat awak media ini, adalah pungutan biaya yang dilakukan SMKN 1 Cibinong. Selain masih adanya biaya SPP perbulan, pihak sekolah tersebut juga masih menetapkan beberapa pungutan lain yakni Iuran Dana Sumbangan Pendidikan (DSP). “Ya memang ada biayanya. Saya sudah membayar separuhnya. Total biayanya sebesar empat juta rupiah, jadi saya masih kekurangan dua juta rupiah lagi.” Ungkap salah satu orang tua murid berinisial “F” kepada wartawan, Kamis (3/7/2019).

Dikonfirmasi hal ini, Yadi selaku Hubimas SMKN 1 Cibinong membenarkan adanya biaya sejumlah 6 juta rupiah dengan rincian untuk biaya SPP, DSP Seragam dan Biaya Praktek. Dia mengatakan, biaya tersebut diambil karena anggaran Dana BOS yang digulirkan pemerintah, tidak mencukupi. “Jadi bantuan dana BOS yang diterima tidak cukup untuk biaya operasional pendidikan yang ada di sekolah ini dan biaya tersebut hasil rapat orang tua murid dan komite sekolah” jelas Yadi.

Terkait hal ini, Supriyadi pengurus LSM Peduli Kesejatrraan Anak Bangsa (Perkasa) Kabupaten Bogor mengatakan, semestinya proses pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di setiap sekolah harus sesuai dengan aturan. Jadi jika masih ada pihak oknum sekolah yang bermain melanggar aturan harus segera diberantas. “Sudah jelas dalam UU Nomor 51 Tahun 2018 Pasal 33 menyebutkan pertama, Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik ;dan
Kedua, Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB,” ungkapnya.

Supriyadi menegaskan, pembatasan pungutan pada lingkungan sekolah karena satuan pendidikan tingkat dasar sudah mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besar dana BOS peserta didik tingkat SD sebesar Rp 800.000/siswa/tahun, pada tingkat SMP sebesar Rp 1.000.000/siswa/tahun, sedangkan pada tingkat SMA sebesar Rp 1.400.000/siswa/tahun. “Dan bantuan itu disalurkan setiap tiga bulan yakni periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember,” bebernya.

Selain itu, lanjut Supriyadi, ada pula 13 komponen yang dibiayai oleh dana BOS yakni: pengembangan perpustakaan; kegiatan penerimaan peserta didik baru; pembelajaran dan ekstrakurikuler; ulangan dan ujian; pembelian bahan habis pakai; langganan daya dan jasa; perawatan/rehab dan sanitasi; pembayaran honor bulanan; pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; membantu siswa miskin; pengelolaan sekolah; pembelian dan perawatan komputer; dan biaya lainnya. Biaya lainnya yang dimaksud misalnya pembelian peralatan UKS dan darurat bencana.

Supriyadi menambahkann, selanjutnya adapula lampiran I huruf C Permendikbud 76 tahun 2014, yang secara khusus, pertama, membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah. Kedua, membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta dan yang ketiga, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta. “Jadi jika ada pelanggaran dari oknum sekolah, ya harus ditindak sesuai dengan sanksi yang ada dalam UU dan Permendikbud tersebut. Jangan disiamkan.” Tandasnya.

Ponco/yogi/yatna

Post Author: Adminnr

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *