JALUR TAMBANG ANTARA MIMPI DAN REALISASI : KETUA MPB MINTA PEMERINTAH BERTINDAK TEGAS BAGI PARA PELAKU USAHA TAMBANG YANG MELANGGAR ATURAN

PARUNGPANJANG – RAJAKABAR.COM – Ketidakseriusan Perintah dalam menangani persoalan dampak negatif usaha tambang galian C serta transportasi tambang terus dipersoalkan warga. Sebagian masyarakat berharap, pemerintah bisa segera merealisasikan jalur khusus tambang sebagai solusi yang paling tepat dalam mengurai benang kusut permasalahan tambang. “Meski infonya sudah ada penjajakan, namun kami pun tidak serta merta puas dengan survey-survey yang baru akan dikaji, dikaji dan dikaji. Padahal dari tahun 2014 kalau pemerintah serius seharusnya persoalan jalur tambang ini sudah selesai,” ungkap Candra Ketua Masyarakat Peduli Parung Panjang (MP3) kepada wartawan, Minggu (14/7/2019).

Ocan sapaan akrabnya menceritakan, dalam lawatannya usai 3 minggu dilantik Gubernur Ridwan Kamil sebenarnya sudah tau persoalan yang terjadi di wilayah Parungpanjang, Rumpin, Cigudeg dan Gunungsindur. Bahkan Gubernur Jawa Barat itu, sambungnya, berjanji akan menjadikan persoalan Parungpanjang dan pengelolaan pertambangan di Kab.Bogor sebagai prioritas dan menjadi perhatian khusus setelah permasalahan Citarum. Tapi kenyataannya, jalur tambang yang katanya akan dianggarkan dalam APBD semester 2 pun tak pernah ada kabarnya. “Yang ada setiap tahun hanya survey survey saja. Kalau begini terus, rakyat yang akan dikorbankan sebagai tumbal oligarki tambang.” Tandasnya.

Kritik tajam juga dilontarkan Ketua LSM Markas Pejuang Bogor (MPB) Atik Yuli Setyowati. Menurutnya, Pemkab Bogor, Pemprov Jabar, dan Pemerintah Pusat harus berani mengambil sikap tegas atas permasalahan pengelolaan tambang dan penertiban jalur tambang. “Kami sudah turun ke lokasi, sudah menerima banyak informasi dan keluhan warga terkait dampak negatif tambang. Saat ini pemerintah harus tegas dan berani mengambil keputusan guna menyelesaikan semua dampak negatif usaha tambang,” ujar Atik.

Dia menegaskan, berbagai dampak negatif seperti kemacetan, kecelakaan lalu lintas, penyakit ISPA, kerusakan lingkungan dan lainnya harus segera ditangani secara cepat dan tepat. “Solusi jangka pendek misalnya berikan peraturan yang tegas dan lakukan penertiban kepada seluruh pelaku usaha pertambangan juga transporter yang terbukti melanggar peraturan. Agar ada efek jera, jika perlu berikan sangsi pencabutan ijin usahanya,” cetus Atik. Lebih jauh dikatakan olehnya, untuk langkah selanjutnya pemerintah juga harus secepatnya merealisasikan adanya jalur khusus angkutan tambang. “Libatkan pengusaha tambang dan transporter untuk proyek tersebut sebagai bagian tanggungjawab mereka. Jangan hanya membebani anggaran negara atau uang rakyat untuk pembangunan jalur khusus tersebut.” Tandasnya.
JAY

Post Author: Adminnr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *