PRO KONTRA LARANGAN MELINTAS TRUK TAMBANG BERAKHIR DENGAN PEMBERLAKUAN JAM TAYANG

RUMPIN – Penolakan puluhan orang warga dari 3 desa di Kecamatan Rumpin yang menolak dilintasi truk tambang (tronton) beberapa hari lalu, ternyata mendapat respon dari para sopir tronton yang biasa melintasi jalan Prada Abdulah dan Prada Samlawi.

Menyikapi sikap pro kontra tersebut, akhirnya kedua pihak melakukan musyawarah di Aula Kantor Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Musyawarah dihadiri oleh Kapolsek Rumpin Kompol Akhmad Wirjo dan Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi (Kasi Dalops) Dinas Perhubungan Kanupaten Bogor Taviv Hermawan.

“Musyawarah ini melibatkan warga dan sopir truk tronton dari tiga desa yaitu Rumpin, Leuwi Batu dan Cipinang dan warga dengan membuat kesepakatan bersama antara kedua belah pihak,” ujar Oco Santoso mantan Kepala Desa Rabak yang hadir dalam musyawarah tersebut, Rabu (14/8/2019).

Dia mengatakan, banyaknya angkutan tambang yang melintas di jalan utama Kecamatan Rumpin itu memberi dampak buruk bagi masyarakat diantaranya kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan serta kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain banyak warga yang berusaha sebagai sopir tronton.”Untuk itu kita duduk bersama mengambil kesepakatan yang dinilai diterima baik kedua pihak. Baik warga yang berpropesi sebagai sopir truk atau warga yang tidak ada kepentingan dan merasa dirugikan aktivitas tambang.” Ungkapnya.

Sementara itu Kapolsek Rumpin Kompol Akhmad Wirjo mengatakan, hasil musyawarah warga dengan sopir truk tambang menyepakati jika truk tronton dan truk kecil muatan barang boleh melintas dengan pembatasan jam tayang. Truk tronton dilarang melintas pukul 06.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB pagi hari dan pada siang hari yaitu pukul 12.00 WIB hingga 13. 00 WIB.

Kapolsek menjelaskan, kesepakatan pembatasan jam operasional ini bertujuan untuk memberi kenyamanan masyarakat ketika beragkat kerja dan pulang sekolah. Sedangkan pada siang hari untuk menghormati ibadah shalat dzuhur. “Warga juga menyepakati penambahan satu jam di hari Jum’at, dari pukul 11.00 WIB sampai 13.00 WIB ini untuk menghormati yang hendak ibadah shalat Jum’at,” terangnya.

Akhmad Wirjo juga mengatakan, pelaksanaan dan pengawasan kesepakatan tersebut menjadi tanggung jawab antara warga sendiri. “Nantinya mereka (warga) saling mengingatkan bukan menindak, supaya kesepakatan itu dihargai dan tidak ada yang melanggar. Dan yang kosong itu boleh masuk sedang yang isi tidak boleh karna jembatan Gerendong kondisinya sempit dan sering membuat macet.” Pungkasnya.

Sedangkan Kasi Dalops Dishub Kabupaten Bogor Taviv Hermawan mengatakan, hasil musyarawah warga tersebut akan ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada pimpinan Dishub. Dia mengatakan, pihak Dishub saat ini masih merencanakan berbagai rekayasa lalu lintas untuk diberkakukan. “Diantaranya sinkronisasi jalur dan lainnya. Kalau kondisi rusaknya jembatan itu kami akan koordinasi dengan Dinas PUPR,” tuturnya.

Taviv menambahkan untuk pengawasan kesepakatan tersebut, ishub Kab. Bogor juga akan menugaskan anggota untuk memantau. “semua permasalahan selalu kami pantau termasuk masalah jembatan atau seluruh kegiatan masyarakat lainnya. Dishub akan selalu melakukan sosialisasi, pengawasan dan melakukan penindakan jika nanti ada pelanggaran.” tegasnya.

Post Author: Yogi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *