DANA PILKADES BELUM CAIR, PANITIA DESA TERPAKSA CARI PINJAMAN

PARUNG – ,RAJAKABAR. COM -,Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) kurang dari satu bulan lagi. Berbagai persiapan tahapan kegiatan gelaran pesta politik tingkat desa tersebut, sudah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Panitia Pilkades juga telah bekerja sesuai tugasnya. Namun siapa sangka, ternyata hingga hari ini, anggaran biaya pelaksanaan Pilkades belum cair alias belum diterima pihak panitia. “Selama ini kami menggunakan dana talangan. Baik dari kantong sendiri atau cari pinjaman,” ungkap Benni SM, Ketua Panitia Pilkades Parung kepada wartawan, Selasa (8/10/2019).

Dia menambahkan, sejak ada pemilihan dan pelantikan panitia Pilkades, pihaknya langsung bekerja sesuai rencana jadwal dan tahapan yang telah ditentukan pihak panitia Pilkades Kabupaten dan arahan panitia Pilkades Kecamatan. Menurutnya, panitia Pilkades desa memang mendapat bantuan dana subsidi dari anggaran dana pemerintah desa. Tapi pengeluaran biaya yang telah digunakan selam beberapa bulan untuk kegiatan, jumlahnya lebih besar. “Sehingga kami terpaksa gunakan dana lain sebagai talangan pribadi. Agar proses tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilkades tetap bisa berjalan.” Ungkapnya.

Dikonfirmasi hal ini, Camat Parung Yudi Santosa membenarkan jika anggaran dana Pilkades memang belum cair. Namun menurutnya, panitia kecamatan juga terus membantu agar semua persyaratan pencairan dana bisa segera terealisasi. “Kita terus berupaya, diperkirakan beberapa hari ke depan sudah bisa diusulkan untuk dicairkan. Tentu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi,” ujarnya.

Yudi Santosa menambahkan, upaya lain untuk menjadi solusi yang diusahakan adalah adanya dana bantuan sementara dari pemerintah desa melalui hasil dana APBDes, tepatnya BPHRD. Hal itu dilakukan setelah ada petsetujuan dan kesepakatan bersama di tingkat desa. “Tentu pemerintah ingin menjamin pelaksanaan Pilkades tetap berjalan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.” jelasnya.

Sementara pengamat politik sekaligus pakar Pemilu Yusfitriadi menegaskan, sudah selayaknya masalah keterlambatan pencairan anggaran dana Pilkades menjadi perhatian Pemkab Bogor dan DPMD selaku leading sektor pelaksanaan Pilkades. “Karena dukungan anggaran terkait erat dan terkorelasi langsung dengan kinerja panitia Pilkades. Yang paling pokok, harus ada kepastian kapan anggaran itu bisa disalurkan.” Tegas peneliti senior Jaringan Pemantau Pemilu Rakyat (JPPR) ini.

 

Penulis: Jay

Post Author: rajakabar_admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *