ANGGOTA DEWAN DAN JAMKES WATCH KRITIK TAJAM KENAIKAN IURAN BPJS

RAJAKABAR.COM | KEMANG – Sudah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo yang isinya menyetujui kenaikan iuran BPJS Kesehatan, mendapat tanggapan dan kritikan tajam dari berbagai kalangan. Para penolak kenaikan iuran BPJS berasumsi, kenaikan iuran BPJS termasuk untuk kelas mandiri 1, 2 dan 3 yang notabene diikuti masyarakat menengah ke bawah, akan semakin membuat masyarakat susah.

Ruhiyat Sujana, anggota DPRD Kabupaten Bogor ikut menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran tersebut, karena dianggapnya sebagai sebuah kebijakan anti rakyat. Menurutnya, hak kesehatan merupakan hak hajat hidup rakyat. Namun dengan adanya kenaikan iuran BPJS, artinya hak hidup sehat rakyat semakin dipersulit. “Ini sama saja rakyat diperas hingga mati tersiksa. Rakyat yang hidup pas-pasan pun makin dipaksa agar ikut membayar kenaikan iuran demi melindungi keluarga. Padahal negara wajib memberikan perlindungan kesehatan untuk rakyatnya,” ungkap Ruhiyat Sujana.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, dengan adanya kenaikan iuran BPJS, maka akan muncul fenomena turun kelas. Dampak yang akan muncul, sambungnya, masyarakat miskin akan semakin sulit mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan berbagai alasan seperti tidak ada ruangan, tidak tercover BPJS dan sebagainya. “Jadi kesimpulan saya, BPJS telah gagal dan sebaiknya dibubarkan saja. Lalu kembalikan sistem layanan kesehatan murah, efektif dan efisien dengan jamkesmas atau jamkesda yang sudah terbukti berhasil dan tidak pernah defisit sejak 2005 hingga 2013.” Tandasnya.

Sementara Deputi Direktur Advokasi dan Relawan Jakeswatch Indonesia Heri Irawan mengatakan, guna menjamin kesehatan masyarakat, seharusnya pemerintah mengikuti ketetapan MPR RI nomor X tahun 2001 yang telah menetapkan bahwa anggaran kesehatan berjumlah 15 % dari APBN. Dijelaskan olehnya, pada tahun 2019 ini, jumlah nilai APBN adalah 2.165,1 triliun rupiah, namun yang dialokasikan untuk anggaran kesehatan hanya sebesar 123,1 triliun rupiah atau sekitar 5,69 persen. “Disini terlihat Penyelenggara Negara tidak konsisten dan komitmen sesuai amanat TAP MPR tersebut,” ujar Heri Irawan.

Heri Irawan menandaskan, bahwa hidup sehat adalah hak rakyat. Oleh karena itu, tidak boleh ada kata devisit dalam pengelolaan jaminan kesehatan. Sebab semua biaya yang dibutuhkan ditanggung oleh negara. Ditegaskan pula oleh Heri, BPJS bukanlah Perseroan Terbatas (PT) atau BUMN. “Pengelola BPJS tidak dimandatkan untuk mencari laba (untung), rugi tidak apa-apa, asal hak rakyat untuk sehat bisa terlayani,” cetusnya.

Lebih jauh Heri mengungkapkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100% bukan sekedar membebani rakyat, tetapi mencekik leher dan mengiris urat nadi rakyat. “Masalah ini tidak hanya terletak pada regulasi. Tetapi pada komitmen pemerintah dalam melayani rakyatnya sendiri,” imbuhnya. Menurutnya, ada pemahaman yang salah dalam tata kelola pemerintahan terutama soal subsidi. Dia mengatakan, dalam mahzab pasar, semua hal yang berbau subsidi adalah tabu, sehingga rakyat kecil seolah tidak layak diberikan pertolongan. Padahal, subsidi itu bukan beban, tetapi justru akan menguatkan. “Jadi jelas, penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS harus terus disuarakan. Saya pun telah menggagas petisi penolakan secara online.” Pungkasnya.

JAY / YOGI

Post Author: admin putri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *