GARUDA KPPRI MENUNTUT TRANSPARANSI ANGGARAN PEMERINTAH

 

RAJAKABAR.COM,- BOGOR,-
(22-11-2019). Sekelompok pemuda yang mengatasnamakan Generasi Muda Kesatuan Penerus Perjuangan Republik Indonesia (PC GARUDA KPPRI) Kabupaten Bogor melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPKPP.

Aksi tersebut dilakukan karena merasa seakan-akan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menutup nutupi dugaan adanya penyimpangan atas pengalokasian anggaran, meski sempat merobohkan pintu gerbang kantor Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) aksi berjalan damai, setelah audensi dilakukan kedua belah pihak, pada akhirnya dinas terkait menerima perwakilan kelompok pendemo untuk berdialog, dilakukan disebuah ruangan kantor DPKPP.

Dari pihak dinas terkait diwakili langsung oleh bapak Juanda Dimansyah selaku Kepala Dinas (Kadis), sementara dari pihak pendemo diwakili 1.Iman Nur Hi Hasan, 2.Reza Sang Ardya 3.Ihsan 4.Yogi Ariananda, dalam dialog tersebut pihak perwakilan Garuda KPPRI selain menyampaikan tuntutan disampaikan pula hak dasar dilakukannya aksi demo.

“1.Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat di muka umum
2.UU kepemudaan No 40 tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 13 sebagai agen of change dan kontrol sosial
3. UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sebagai terkait anggaran Pemkab Bogor kami mempertanyakan
1.Tindak lanjut hasil kajian data dari BPK RI perwakilan Jawa barat tentang laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Bogor TA 2013 terkait pajak air dan penentuan Nilai Pajak Air (NPA)secara plat oleh BAPPENDA kabupaten Bogor serta perhitungan PBB dan BPHTB
2.Pengadaan jaringan listrik desa pada dinas DPKPP TA 2017 sebesa 8,7 m
3. Mendesak Bupati dan Dinas terkait agar mem-black list serta memberikan sanksi kepada perusahaan atau rekanan dalam kasus tersebut diatas”, hal ini disampaikan dengan tegas oleh salah satu yang mewakili dari empat orang perwakilan kelompok aksi demo.

Dalam menjawab tuntutan diatas Kadis DPKPP Juanda Dimansyah menegaskan, “saya sangat mendukung dan yang namanya keterbukaan, hanya saja ini kejadian tahun 2017 sedangkan saya bertugas disini baru tiga bulan, tetapi kalo memang mau diajukan saya mendukung, ayo kita dorong mau ke Polda Kepolres atau Kejaksaan saya dengan kawan-kawan siap mengawal, supaya jelas jangan saya jadi kambing hitam, karena saya dengan rekan tidak tahu apa apa, dan dulu namanya bukan DPKPP tapi Tata bangunan, kejadian inipun membuat saya tidak nyaman makanya saya sangat mendukung sekali apabila persoalan ini didorong untuk ditindak lanjuti”. Pungkasnya.

Penulis : Fikly

Editor : Yogi

Post Author: admin putri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *