FENOMENA KETUDAKHADIRAN DEWAN DI MUSRENBANG KECAMATAN DIREKTUR DEEP : MUSRENBANG TERKESAN HANYA JADI ACARA SEREMONI DAN FORMALITAS BELAKA

RAJAKABAR.COM | TENJO – Ketidakhadiran anggota dewan (DPRD) dalam beberapa kegiatan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD tingkat kecamatan, menjadi sebuah fenomena yang banyak dipertanyakan masyarakat. Pasalnya, Musrenbang menjadi sebuah ajang silaturahmi penyampaian aspirasi usulan masyarakat dalam rencana pembangunan yang diharapkan bisa terealisasi dengan dukungan dan pengawalan wakil rakyat yang mereka pilih.

Seperti diketahui, dari data yang dikumpulkan media ini, pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2021 di beberapa kecamatan minus kehadiran anggota dewan. Tak ayal, kursi khusus untuk anggota dewan yang telah disediakan panitia musrenbanh kecamatan, akhirnya kosong melompong. Seperti yang terjadi di Kecamatan Gunungsindur, Tenjo dan Ciampea serta beberapa kecamatan lainnya.

Bahkan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2021 di Kecamatan Tenjo pada Rabu (12/02/2020), Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Tenjo, Suwardi, sempat bersuara lantang meminta agar masyarakat Kecamatan Tenjo bisa berfikir lebih kritis ke depan saat melakukan pemilihan anggota dewan. “Saat ini bisa kita lihat, tidak ada satu orangpun anggota dewan yang mau mendengarkan aspirasi kita di forum musrenbang. Jadi sudah sepantasnya, warga Kecamatan Tenjo ke depan, memilih orang Tenjo untuk menjadi wakil rakyat agar lebih peduli.” Tegas Suwardi yang juga menjabat Kepala Desa (Kades) Babakan Kecamatan Tenjo.

Sementara dikonfirmasi hal ini, Pengamat Politik sekaligus Direktur Democracy Ekectoral and Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi mengatakan, kegundahan hati dan pertanyaan masyarakat soal ketidak hadiran dewan memang sangat wajar. “Fakta kongkritnya tidak banyak anggota DPRD yang menghadiri agenda musrenbang tersebut. Pada kemana mereka, apa sebetulnya yg sedang mereka kerjakan? Padahal pembahasan program – program di musrenbang, merupakan kepentingan masyarakat yang sangat serius. Seharusnya semua pihak mempunyai perhatian khusus terhadap agenda musrenbang tersebut. Namun faktanya tidak begitu,” ungkap Yusfitriadi melalui jejaring telepon pribadinya, Kamis (14/02/2020).

Yusfitriadi membeberkan, pertanyaannya sebetulnya adalah apakah musrenbang tersebut merupakan agenda serius dalam rangka menata program pemerintah supaya tepat sasaran atau hanya sekedar rutinitas yang sdh dimasukan ke dalam mata anggaran? Menurutnya, pertanyaan itu penting untuk dijawab oleh para pihak yang berkepentingan terutama bagi Pemkab Bogor selaku eksekutif dan DPRD Kab. Bogor selaku legislatif. “pertanyaan itu muncul karena pertama, terkesan musrenbang itu hanya sekedar acara seremonial tahunan saja. Sebab seringkali terjadi, apa yang menjadi keputusan musrenbang hanya sekedar keputusan yang tidak dilaksanakan program-programnya,” cetus Yus, sapaan akrabnya.

Yang kedua, Sambung Yus, sangat terlihat jelas rencana – rencana program yang diusulkan oleh pemerintah kepada DPRD merupakan program copy paste saja dan tidak banyak sentuhan2 kreatifitas, progresifitas dan gagasan inovasi. “Sehingga tidak akan signifikan program – program pemerintah dalam perkembangan dan pertumbuhan pembangunan Kabupaten Bogor yang partisipatif,” imbuhnya.

Masih kata Direktur DEEP, yang ketiga, terkesan jika DPRD tidak menganggap penting adanya musrenbang tersebut. Setidaknya, ketidak hadiran wakil rakyat di forum musrenbang kecamatan, bisa menjadi tolak ukurnya. “Hal ini memperkuat kesan, jika pelaksanaan musrenbang hanya merupakan agenda formalitas, rutinitas dan simbolis saja, yang hanya menghabiskan nomenklatur anggaran,” tandasnya.

Yusfitriadi menambahkan, sikap kritis warga memang sangat dibutuhkan untuk membangun karakter kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas di tengah kehidupan masyarakat. Untuk itu, Direktur DEEP meminta Pemerintah Daerah dalam hal ini legislatif dan eksekutif, ikut bertanggujgjawab dalam keseriusan pelaksanaan musrenbang tersebut. “Eksekutif dan legislatif harus memberikan perhatian yang serius terhadap pengawalan hasil musrenbang. Bukan cuma masuk tong sampah apa yang sudah dihasilkan dan disepakati dalam musrenbang tersebut.” Pungkasnya.

Ket. Foto :

~ Kegiatan Musrenbang Kec. Tenjo dan Gunungsindur tampak tidak dihadiri anggota DPRD Kabupaten Bogor.

~ Direktur DEEP Yusfitriadi.

Post Author: admin putri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *