WAGUB JABAR MULAI SUARAKAN PENERTIBAN USAHA PERTAMBANGAN

RAJAKABAR.COM | RUMPIN – Usaha pertambangan yang merambah sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat, mulai mendapatkan perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setidaknya hal tersebut bisa dilihat dari adanya ajakan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum dalam rapat koordinasi (rakor) ‘Sosialiasi Antikorupsi dan Pengelolaan Pertambangan di Jabar’ di The Arnawa Hotel, Kab. Pangandaran, Jumat (7/2/2020) lalu.

Dari keterangan seorang narasumber media ini, dalam kegiatan tersebut, Wagub Jabar meminta seluruh Wakil Walikota maupun Wakil Bupati untuk melakukan penertiban usaha pertambangan terutama usaha tambang ilegal atau tidak berizin. “Masih banyak yang belum tertib dan menyalahi tata cara penambangan sehingga terjadi dampak lingkungan yang merugikan masyarakat.” ucap Uu.

Terpisah, Direktur Walhi Jawa Barat Meiki W. Paendong mengaku jika pihaknya telah mendesak Dinas ESDM Provinsi Jabar untuk segera melakukan moratorium (penangguhan-Red) atas semua pengajuan ijin usaha tambang yang baru maupun perpanjangan ijin usaha tambang. “Kami mendesak Pemprov Jabar agar segera melakukan moratorium perijinan. Kami akan terus kawal dan intervensi kebijakan tersebut,” tandas Meiki sapaan akrabnya.

Dia mengungkapkan, saat ini di beberapa wilayah kabupaten sudah banyak over load soal ijin usaha tambang, salah satunya di wilayah Kabupaten Bogor. Meniki menegaskan, hal ini terjadi karena banyaknya ijin usaha tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah, sejak masih kewenangan Pemkab Bogor hingga dialihkan ke Pemprov Jabar. “Pihak ESDM masih menutup berapa jumlah ijin yang telah dikeluarkan, kami juga belum melakukan analisis hal tersebut. Tapi yang pasti, sudah over load. Maka perlu segera ada moratorium perijinan usaha tambang.” Tegasnya.

Sementara Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat Asep Wahyu Wijaya mengungkapkan, sepanjang yang diketahuinya, pada tahun lalu, ada sekitar 11 perusahaan tambang yang mendaftarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ke Pemprov Jabar. “kalau tidak salah hanya 11 (yang mendaftarkan IUP-Red). Selebihnya ilegal alias tidak berizin,” tuturnya.

Wakil rakyat dari Dapil Kabupaten Bogor ini juga berharap, semua pihak terkait dan mempunyai kewenangan tentang penertiban dan pengendalian usaha pertambangan untuk bekerja secara tegas sesuai tugas pokok dan fungsinya masing – masing. “Ya jika semua pihak bekerja secara tegas dan proporsional sesuai tupoksinya, maka saya fikir masalah ini (penertiban usaha tambang-Red) akan bisa beres.” Tandasnya.

Ket. Foto :

~ Usaha pertambangan mulai menjadi perhatian Pemprov Jawa Barat. Wagub Jabar UU Ruzhanul Ulum meminta para Wakil Walikota dan Wakil Bupati se-Provinsi Jabar untuk menertibkan usaha pertambangan terutama yang ilegal alias tidak berizin.

Post Author: admin putri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *