GMKI Pematangsiantar Menuntut Transparansi Kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

RAJAKABAR.COM | Pematangsiantar- Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Pematangsiantar menyoroti buruknya kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Pematangsiantar, termasuk soal adanya dugaan korupsi dari dana Bantuan Sosial (Bansos). Untuk persoalan korupsi, GMKI meminta DPRD Pematangsiantar sesegera mungkin membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengungkap dugaan tersebut yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) maupun oknum di GTPP Covid-19. Desakan ini disampaikan GMKI dalam aksi unjuk rasa yang digelar di pintu masuk gedung DPRD, Senin (6/7/2020).

Koordinator aksi, May Luther Dewanto Sinaga, yang sekaligus sebagai Ketua GMKI Siantar-Simalungun menilai penyaluran bansos tidak transparan dan bansos dinilai dimanfaatkan untuk kepentingan oknum tertentu bukan untuk kepentingan masyarakat. Persoalan ini dapat dilihat dari pembagian bansos yang tidak tepat sasaran. Untuk itu massa meminta DPRD mendengarkan keluhan warga.

“DPRD diminta segera membentuk pansus dugaan korupsi bansos. DPRD Pematangsiantar juga diminta merancang Peraturan Daerah (Perda) mengenai protokol kesehatan sebagai suatu payung hukum bagi petugas menertibkan warga yang tidak patuh,” lanjutnya.

Aksi juga meminta GTPP Covid-19 Kota Pematangsiantar untuk bekerja, tidak sebatas seremonial tetapi harus dengan tindakan nyata.

“Sejauh ini kinerja GTPP covid-19 Pematangsiantar jauh dari harapan, malah kehabisan ide serta energi dan ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya pasien terpapar covid-19. Bukti buruknya kerja GTPP covid-19 Pematangsiantar adalah sekarang ini jarang ditertibkan kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan dan tidak mematuhi protokol kesehatan termasuk tidak menertibkan hiburan malam, wahana, cafe, rumah ibadah yang belum mendapat rekomendasi dari GTPP Pematangsiantar,” lanjutnya.

“Penanganan virus ini dilakukan oleh semua pihak terutama pemerintah melalui GTPP. Ternyata tidak maksimal. Bahkan diluar harapan. Berbagai kebijakan dan upaya GTPP tidak sesuai ekspektasi. Terbukti, angka positif covid-19 terus meningkat hingga 50 lebih pasien,” kata May Luther.

Mahasiswa meminta GTPP Covid-19 Pematangsiantar gencar melakukan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat, dengan melibatkanberbagai unsur lembaga/ masyarakat seperti universitas, tokoh budaya, tokoh agama, dan organisasi masyarakat.

Mahasiswa juga meminta GTPP memberikan subsidi bagi pelajar asal Pematangsiantar di luar daerah, tenaga medis dan biaya rapid test untuk syarat perjalanan bagi pelajar asal Pematangsiantar.

Sebagaimana diketahui, saat unjuk rasa di kantor DPRD dan GTPP covid-19, tidak satu pun penjabat yang menerima GMKI. Mereka kecewa dan menaburkan bunga di depan pintu masuk sebagai bentuk matinya semangat DPRD dan GTPP Covid-19 untuk menangani sebaran virus.(okta)

Post Author: rajakabar_admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *