Tuesday, 31 May 2022, May 31, 2022 WIB
Last Updated 2022-06-01T10:46:16Z
News

Izin Lingkungan Terbit Tanpa Musyawarah Dipersoalkan Warga

Advertisement


Rancabungur I Rajakabar.com  -  Investor bagian dari mitra pemerintah, pembangunan komitmen pemerintah guna mensejahterakan masyarakat, tentu saja masyarakat harus mendukung program pemerintah baik dalam hal pembangunan infrastruktur, ekonomi juga sumber daya manusia.


“Namun, sangat disayangkan program pemerintah terkadang dicederai oknum, contohnya seperti yang terjadi pada proses perataan tanah untuk perumahan Balli Resort 2, yang mana ada salah satu warga merasa dirugikan karena sudah menyewa tanah pada salah satu oknum mediator jual beli tanah (calo tanah-red), dengan alasan bahwa pihak pembeli tanah tersebut masih lama menggunakan tanah yang sudah dibeli,” demikian disampaikan salah satu warga kampung Paniisan RT 03/RW 07 desa Bantarsari, kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor yang enggan disebutkan namanya.


Ia mengungkapkan, bahwa dirinya sudah menyewa ini tanah pada salah satu mediator (calo tanah) dengan sejumlah rupiah, ga tahunya baru beberapa bulan saya garap tanah sudah diratakan.


“Jangankan ganti rugi tanah, tanaman yang sudah saya tanam juga tidak ada penggantian, padahal bibit dan obat obatan kan saya beli sendiri, belum lagi bayar sewa tanah kepada oknum. Intinya belum ada kejelasan penggantian,” ungkapnya


Supriadi (fikly) salah satu warga kampung tersebut saat ditanya media menyampaikan, “betul tanah tersebut setelah dibeli oleh pihak pengembang disewakan kembali kepada salah satu warga oleh oknum mediator (calo jual beli tanah), dengan alasan proses rencana pembangunan perumahannya masih lama, kalau sekarang tiba tiba ada perataan tanah dipastikan sipenyewa merasa rugikan dong”.


Kaitan terbit izin lingkungan tanpa musyawarah, Supriadi menjelaskan, betul ketika saya menanyakan kepada pihak desa Bantarsari apakah pihak pengembang sudah mengajukan izin lingkungan jawabnya sudah dan warga lingkungan sudah menandatangani, dan ketika saya bertanya kepada warga lingkungan mereka mengiyakan, tetapi hanya beberapa orang saja, padahal warga yang akan menjadi tetangga perumahan Balli Resort 2 kan banyak lebih dari 30 KK.


“Makanya yang tidak merasa menandatangi menyesalkan terbit izin lokasi tanpa musyawarah, yang pada akhirnya warga berencana akan melayangkan surat kepada pihak pemdes,” kata Supriadi.


Terkait pengajuan izin lokasi baik rt, rw maupun pihak pemdes, lanjut Supriadi, saya yakin tidak bertanya kepada si pemohon, seharusnya mereka bertanya muncul nya persetujuan warga melalui musyawarah atau seperti apa, faktanya warga menandatangani izin lingkungan dilakukan secara gerilya alias dor to dor, yang datang ke warga itu bukan pihak menejemen pengembang yang diduga mediator atau calo tanah.


Sedangkan warga tersebut awam tidak memahami apa itu yang disebut amdal lingkungan, yang akhir nya warga awam dengan mudah menandatangani tanpa berpikir kalau dari pembanguan itu akan ada dampak negatif dan positif, kalau pun ada inkam secara administrasi kepada pihak pemdes atau pihak mediator (calo tanah) itu syah syah saja namanya juga usaha, akan tetapi bagaimana dalam usaha itu kita tidak ada yang merasa dirugikan.


Kaitan edukasi supaya tidak timbul soudzon kesan pembodohan, masyarakat harus diberikan pencerahan supaya masyarakat itu faham hak dan kewajiban dalam hal pembangunan, apalagi tugas pihak pemerintah itu pembinaan salah satunya, karena kita berharap laju pembangunan sukses tanpa exses, terlaksana terealisasi tanpa mengurangi dukungan lingkungan (Kip/ Arif)