Thursday, 28 July 2022, July 28, 2022 WIB
Last Updated 2022-07-28T14:13:32Z
Hukrim

Terindikasi Sebagai Sumber Dana Kasus Suap Korupsi Bupati Non Aktif, LIRA Minta 3 ASN Di Nonaktifkan

Advertisement



RAJAKABAR.COM  Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan bakal memeriksa tiga saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021.

 

Ketiga saksi yang bakal diperiksa itu, yakni Pegawai Negri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan inisial BAP, WGYS, dan S.

 

"Mereka bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ATM (Anthon Merdiansyah)," ucap Ali dalam keterangannya, Kamis (21/7/2022).

 

Sementara itu ditempat yang berbeda, Yogi ariananda Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (DPD Pemuda Lira) Bogor mengatakan, inisial BAP bekerja di ULPBJ, salah satu dari Pokja yang memutuskan lelang tender proyek dikabupaten Bogor.

 

Hari ini semakin nyata, bahwa pembangunan RSUD Bogor utara sampai hari ini belum juga terealisasi dan pembangunan pasar rakyat Ciseeng TA 2020 dan 2021 adalah bukti dugaan kuat dari teman-teman Pemuda Lira Bogor, adanya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan pejabat daerah Kabupaten Bogor serta perangkatnya.

 

Di hari senin tanggal 01 Agustus 2022 yang akan datang, kita akan melaksanakan aksi unjuk rasa didepan kantor Bupati Bogor dan depan kantor ULPBJ,  meminta Iwan setiawan untuk mencopot ketiga PNS tersebut, atas dugaan kasus sumber dana suap Non Aktif Bupati Bogor Ade yasin dan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa ketiga PNS itu," tegasnya.

 

Komisi pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. Seperti diketahui sebelumnya dengan berbagai temuan atas ke tidak beresan proyek pembangunan yang terjadi di Pemkab Bogor, Bahkan beberapa pengusaha pun ikut serta di panggil sebagai saksi.

 

Kami menduga Pokja ULPBJ kabupaten Bogor, meminta persenan fee kepada kontraktor Jika ingin mendapatkan proyek, Selain harus memberikan fee terhadap POKJA ULPBJ, juga memberikan jatah terhadap Bupati Non Aktif.

 

Atas hasil diskusi dan temuan Lira, ULPBJ terindikasi sebagai sumber dana korupsi Bupati Non Aktif,"tegas yogi.