Tuesday, 23 August 2022, August 23, 2022 WIB
Last Updated 2022-08-24T02:05:52Z
Sosial

Gandeng Anak Muda Pemdes Rutin Bersihkan Setu Gunung Putri



Rajakabara.com I Gunung Putri  -  Pembersihan eceng gondok di setu Gunung Putri rutin dilakukan setiap tahunnya dengan program Padat Karya dan dibantu oleh pemuda pemuda Pemdes Gunung Putri, Kades Keluhkan kebijakan dan kewenangan terhadap Setu yang dinilai birokrasi cukup aneh, Kecamatan Gunung Putri. 


Menurut keterangan Kepala Desa Gunung Putri Damanhuri, menyampaikan terkait pembersihan Setu Gunung Putri dan mengatakan harapan kedepannya terkait Juru Setu maupun kepengurusan Setu tersebut. 


"Rutin tahunan, Pembersihan Setu atas tumbuhan eceng gondok dengan program Padat Karya dengan menggunakan tenaga anak anak Gunung Putri yang nganggur selama 30 hari," Ucapnya Damanhuri Kades Gunung Putri Selasa (23/08/2022). 


Lanjut ia mengatakan, itu juga anggaran dari BBSCC (Balai Besar Sungai Cisadane Citarum) anggaran dari situ, kemudian digerakkan untuk pembersihan eceng gondok sehingga Setu ini diusahakan menjadi satu tempat penampungan air. 


Saat dipertanyakan, apakah Setu Gunung Putri tersebut akan dimanfaatkan seperti tempat wisata setelah dibersihkan dari Tumbuhan eceng gondok tersebut. 


"Iya kalau masalah wisata kan masalah perizinan, saya sudah mengusulkan lewat petugas BBSCC agar ada perubahan jurus Setu, dan juru Setu itu diusahakan jangan menggunakan tenaga dari luar harus dari pihak Desa itu sendiri, kalau dari Desa sendiri kan digaji tapi  ngerawat dan kalau sekarang dan tenaga pengawasnya dari luar," Tuturnya. 


Damanhuri mengeluhkan pertanggung jawaban setiap Setu khususnya di Kabupaten Bogor yang dianggap birokrasinya cukup aneh, karena area Setu di Kabupaten tetapi yang punya kebijakan dan kewenangan adalah Provinsi. 


Ia menambahkan walapun Kebijakan dan Kewenangan bukan pemerintah Desa, tetapi karena berada di lingkungan Desa dan itu menjadi kewajiban Desa juga. 


"Mau tidak mau karena ini berada di lingkungan Desa jangan sampai kumuh sekali, otomatis kewajiban kita dan pemerintah Desa untuk menata dan menjaga kebersihan walaupun anggaran dari pusatnya tidak ada,"Ungkapnya.


Lanjutnya, iya anggap lah kita budayakan disana supaya gimana ini bisa bermanfaat secara ekonomi sesuai permintaan ke komisi 5 dan diajukan ke kementerian PUPR. 


Dan surat pengajuan sudah disampaikan ke melalui DPRD dan sudah disampaikan pihak Kementerian PUPR, hingga hari ini tidak ada jawaban dan akan kota kawal sampai nanti.